Kadek Suwartana
NIM. C1112043
STIKES BINA USADA BALI
BAB I
1.1
Latar
Belakang
Sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari
pembangunan kesehatan. Intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas
yang mempunyai tujuan utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara
kesehatan. Sistem kesehatan memberi manfaat kepada mayarakat dengan distribusi
yang adil. Sistem kesehatan tidak hanya menilai dan berfokus pada “tingkat
manfaat” yang diberikan, tetapi juga bagaimana manfaat itu didistribusikan.
Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian
di berbagai negara. Sejumlah pendapat menyatakan bahwa sektor kesehatan sama
seperti spons – menyerap banyak sumber daya nasional untuk membiayai banyak
tenaga kesehatan. Pendapat yang lain mengemukakan bahwa sektor kesehatan
seperti pembangkit perekonomian, melalui inovasi dan investasi dibidang
technologi bio‐medis atau produksi dan penjualan obat‐obatan, atau dengan menjamin adanya populasi yang
sehat yang produktif secara ekonomi. Sebagian warga masyarakat mengunjungi
fasilitas kesehatan sebagai pasien atau pelanggan, dengan memanfaatkan rumah
sakit, klinik atau apotik; atau sebagai profesi kesehatan – perawat, dokter,
tenaga pendukung kesehatan, apoteker, atau manajer. Karena pengambilan
keputusan kesehatan berkaitan dengan hal kematian dan keselamatan, kesehatan
diletakkan dalam kedudukan yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial
yang lainnya.
Kesehatan juga dipengaruhi oleh sejumlah keputusan
yang tidak ada kaitannya denganlayanan kesehatan : kemiskinan mempengaruhi
kesehatan masyarakat, sama halnya dengan polusi, air kotor atau sanitasi yang
buruk. Kebijakan ekonomi, seperti pajak merokok, atau alkohol dapat pula
mempengaruhi perilaku masyarakat. Penyebab mutakhir meningkatnya obesitas
ditengah masyarakat mencakup kesediaan makanan cepat saji yang murah namun
tinggi kalori, penjualan soft drinks disekolah, juga menurunnya kebiasaan
berolah raga.
Memahami hubungan antara kebijakan kesehatan dan
kesehatan itu sendiri menjadi
sedemikian pentingnya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah
kesehatan utama yang terjadi saat ini
meningkatnya obesitas, wabah HIV/AIDS, meningkatnya resistensi obat,
sekaligus memahami bagaimana perekonomian dan kebijakan lain berdampak pada
kesehatan. Kebijakan kesehatan memberi arahan dalam pemilihan teknologi
kesehatan yang akan dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan
kesehatan, atau jenis obat yang dapat dibeli bebas. Untuk memahami hal
tersebut, perlu mengartikan apa yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan.
1.2 Tujuan Penulisan
Makalah ini dibuat dengan
tujuan sebagai pemenuhan tugas individual tentang Kebijakan Kesehatan. Selain
itu juga, agar para pembaca sekalian dapat menambah pengetahuan dalam lingkup
Dasar Kebijakan Kesehatan khususnya mengenai Analisis Kebijakan Kesehatan,
serta Dasar-dasar kebijakan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia
yang sehat..
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kebijakan Kesehatan
Kebijakan kesehatan dapat
meliputi kebijakan publik dan swasta tentang kesehatan. Dalam makalah ini
kebijakan kesehatan diasumsikan untuk merangkum segala arah tindakan (dan
dilaksanakan) yang mempengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, layanan dan
aturan pembiayaan dalam system kesehatan. Kebijakan ini mencakup sektor publik
(pemerintah) sekaligus sektor swasta. Tetapi karena kesehatan dipengaruhi oleh
banyak faktor penentu diluar system kesehatan, para pengkaji kebijakan
kesehatan juga menaruh perhatian pada segala tindakan dan rencana tindakan dari
organisasi diluar system kesehatan yang memiliki dampak pada kesehatan
(missalnya : pangan, tembakau atau industri obat).
Sama halnya dengan beragam
definisi kebijakan kesehatan, ada banyak gagasan mengenai pengkajian kebijakan
kesehatan beserta penekanannya: seorang ahli ekonomi mungkin berpendapat bahwa
kebijakan kesehatan adalah segala sesuatu tentang pengalokasian sumber daya
yang langka bagi kesehatan; seorang perencana melihatnya sebagai cara untuk
mempengaruhi faktor‐faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat; dan bagi seorang dokter, kebijakan merupakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan (Walt 1994). Menurut
Walt, kebijakan kesehatan serupa dengan politik dan segala penawaran terbuka
kepada orang yang berpengaruh pada penyusunan kebijakan, bagaimana mereka
mengolah pengaruh tersebut, dan dengan persyaratan apa.
2.2
Pengertian
Analisis Kebijakan Kesehatan
Analisis Kebijakan Kesehatan, terdiri dari 3 kata
yang mengandung arti atau dimensi yang luas, yaitu analisa atau analisis,
kebijakan, dan kesehatan. Analisa atau analisis, adalah penyelidikan terhadap
suatu peristiwa (seperti karangan, perbuatan, kejadian atau peristiwa) untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya (Balai
Pustaka, 1991).
Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang
siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu
hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada
keputusan tentang alternative terbaik. Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan
kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag organisasi, atau pemerintah);
pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk
manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh: Kebijakan Kebudayaan,
adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau
aktifitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kebijakan
Kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk
mengatur atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam
negaranya (Balai Pustaka, 1991).
Menurut UU RI No. 23, tahun 1991, tentang kesehatan.
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara soial dan ekonomi (RI, 1992).
Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO,
yaitu: Kesehatan adalah suatu kaadaan yang sempurna yang mencakup fisik,
mental, kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau kecacatan.
Menurut UU No. 36, tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara
fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Jadi, konsep dari analisis kebijakan
kesehatan adalah “what the goverment do or not to do”,artinya segala keputusan
yang pemerintah lakukan atau tidak dilakukan dalam bidang kesehatan berdasarkan
atas kemanfaatan masyarakat di bidang kesehatan.
2.3
Peran
Analisis Kebijakan Kesehatan
Analisis kebijakan kesehatan awalnya adalah hasil
pengembangan dari analisis kebijakan publik. Akibat dari semakin majunya ilmu
pengetahuan dan kebutuhan akan analisis kebijakan dalam bidang kesehatan itulah
akhirnya bidang kajian analisis kebijakan kesehatan muncul.
Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis
kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan
fungsi itu adalah adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan
yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan.
Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis
multi disiplin ilmu. Satu disiplin kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan.
Pada peran ini analisis kebijakan kesehatan menggabungkan keduanya yang
kemudian menjadi sub kajian baru dalam khazanah keilmuan. Adanya analisis
kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan
apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Memberikan kepastian
dengan memberikan kebijakan/keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang
awalnya tidak pasti. Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta
yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah
diputuskan/diundangkan.
2.4
Perumusan
Masalah Kebijakan
Masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau
kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat di identifikasikan dan dicapai
melalui tindakan publik. Tingkat permasalahan tergantung pada nilai dan
kebutuhan apa yang dipandang paling penting.
Staf puskesmas yang kuat orientasi materialnya (gaji
tidak memenuhi kebutuhan), cenderung memandang aspek imbalan dari puskesmas
sebagai masalah mandasar dari pada orang yang punya komitmen pada kualitas
pelayanan kesehatan. Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok
dari masalah kebijakan, adalah :
1. Interdepensi
(saling tergantung) :
Interdepensi yaitu kebijakan
suatu bidang (energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya
(pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem
masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain
tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian.
2. Subjektif
:
Subjektif yaitu kondisi eksternal
yang menimbulkan masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara
selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini
menimbulkan penafsiran yang beragam (Gangguan kesehatan, lingkungan, iklim,
dll). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri.
3. Artifisial
:
Artifisial yaitu pada saat
diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah
kebijakan.
4. Dinamis
:
Dinamis yaitu masalah dan
pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan
masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan
masalah lanjutan.
5. Tidak
terduga :
Tidak terduga yaitu masalah yang
muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan.
Terjadinya
masalah-masalah tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:
a.
Faktor Sosial Ekonomi :Pendidikan
rendah, penghasilan rendah sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dalam
pemeliharaan kesehatan
b.
Gaya hidup dan perilaku masyaralat
:Kebiasaan yang merugikan kebiasaan Adat istiadat yang tidak menunjang
kesehatan
c.
Lingkungan masyarakat (peran masyarakat)
d.
Sistem pelayanan kesehatan :Cakupan pelayanan
kesehatan yang belum menyeluruh, sarana dan prasarana yang kurang menunjang,
keterbatasan tenaga dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata, upaya
pelayanan masih bersifat kuratif.
2.5
Pendekatan
Analisis Kebijakan
Upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen,
analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan
Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988).
1. Pendekatan
Empiris :Memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada
(menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat
dari kebijakan publik. Contoh, Analisis dapat menjelaskan atau meramalkan
pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenis informasi
yang dihasilkan adalah Penandaan.
2. Pendekatan
evaluatif :Memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan
penentuan harga atau nilai (beberapa nilai sesuatu) dari beberapa kebijakan.
Jenis informasi yang dihasilkan bersifat Evaluatif. Contoh: setelah menerima
informasi berbagai macam kebijakan KIA – KB, analis dapat mengevaluasi bermacam
cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan
konsekuensinya.
3. Pendekatan
normative :Memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Tindakan apa yang
semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah
problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat
anjuran atau rekomendasi. Contoh: peningkatan pembayaran pasien puskesmas (dari
Rp.300 menjadi Rp.1000) merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas
pelayanan di puskesmas. Peningkatan ini cenderung tidak memberatkan masyarakat.
Ketiga pendekatan di atas menghendaki suatu kegiatan penelitian dan dapat
memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu yang relevan. Adapun
model panelitian yang lazim digunakan adalah penelitian operasional, terapan
atau praktis.
Pembuatan informasi yang selaras kebijakan (baik
yang bersifat penandaan, evaluatif, dan anjuran) harus dihasilkan dari
penggunaan prosedur analisis yang jelas (metode penelitian). Menurut Dunn
(1988), dalam Analisis Kebijakan, metode analisis umum yang dapat digunakan,
antara lain:
1. Metode
peliputan (deskripsi), memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai
sebab akibat kebijakan di masa lalu.
2. Metode
peramalan (prediksi), memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai
akibat kebijakan di masa depan.
3. Metode
evaluasi, pembuatan informasi mengenai nilai atau harga di masa lalu dan masa
datang.
Bila metode analisis kebijakan dikaitkan dengan
pendekatan empiris, evaluatif, dan anjuran, maka metode analisis kebijakan
dapat disusun menjadi 3 jenjang, yaitu:
1. Pendekatan
modus operandi, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 3
jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, dan peramalan.
2. Pendekatan
modus evaluatif, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 4
jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, dan
rekomendasi.
3. Pendekatan
modus anjuran, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan
seluruh jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan,
evaluasi, rekomendasi, dan peyimpulan praktis.
Penyimpulan praktis, ditujukan untuk mencapai kesimpulan
yang lebih dekat agar masalah kebijakan dapat dipecahkan. Kata Praktis, lebih
ditekankan pada dekatnya hubungan kesimpulan yang diambil dengan nilai dan
norma sosial. Pengertian ini lebih ditujukan untuk menjawab kesalahpahaman
mengenai makna Rekomendasi yang sering diartikan pada informasi yang kurang
operasional atau kurang praktis, masih jauh dari fenomena yang sesungguhnya.
2.6
Kebijakan
Kesehatan di Indonesia
Kebijakan pemerintah dalam hal kesehatan terdiri
atas visi, misi, strategi dan program kesehatan. Masing-masing memiliki peran
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Kebijakan pemerintah tersebut
antara lain:
1. Pemantapan kerjasama lintas
sektor.
2. Peningkatan perilaku, kemandirian
masyarakat, dan kemitraan swasta.
3. Peningkatan kesehatan lingkungan.
4. Peningkatan upaya kesehatan.
5. Peningkatan sumber daya kesehatan.
6. Peningkatan kebijakan dan
menejemen pembangunan kesehatan.
7. Peningkatan
perlindungan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan obat, makanan dan alat
kesehatan yang illegal.
8. Peningkatan IPTEK kesehatan.
2.6.1 Visi
1. Lingkungan
yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat
yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi
lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan
kawasan yang berwawasan kesehatan serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang
saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
2. Perilaku
masyarakat yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri
dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan
masyarakat.
3. Kemampuan
masyarakat yang dihharapkan adalah yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu tanpa adanya hambatan baik yang bersifat ekonomi maupun non
ekonomi. Pelayanan kesehatan bermutu adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan
pemakai jasa pelayanan profesi.
2.6.2 Misi
1.
Menggagas pembangunan nasional
berwawasan kesehatan :
Maksudnya adalah disetiap pembangunan kota atau wilayah harus selalu
memperhatikan aspek kesehatan. Misalnya pembanguna perumahan maka yang harus
diperhatikan adalah pentilasinya, lingkungan, dan sumber air bersihnya, jangan
sampai masing-masing rumah menjadi pencemar air minum tetangganya. Misalnya
lagi pembangunan gedung bioskop disekitar perumahan penduduk maka harus
memperhatikan limbah bioskop agar tidak mencemari sumber air warga.
2.
Mendorong kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat :
Maksudnya disini bahwa pelayanan kesehatan yang ada tidak hanya memberikan
pengetahuan bagaimana cara hidup sehat dan mencegah datangnya penyakit tetapi
mampu menggerakkan masyarakat agar sadar dan kemudian mampu menjaga serta
memelihara kesehatannya sendiri ataupun menjadi kader kesehatan bagi kelompok
dan masyarakatnya.
3.
Memelihara dan meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau :
§
Bermutu maksudnya pelayanan kesehatan
terus meningkatkan diri agar sesuai dengan kwalitas dan standar baku yang ada.
§
Merata memiliki arti bahwa pelayanan
kesehatan harus dapat dicapai atau dirasakan oleh semua masyarakat.
§
Terjangkau berarti pelayanan kesehatan
harus dapat dijangkau oleh ekonomi masyarakat.
4.
Memelihara dan meningkatkan kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Maksudya bahwa pemeliharaan kesehatan masyarakat ditekankan pada sikap
proaktif yakni meningkatkan usaha-usaha pencegahan sehingga pemeliharaan serta
derajat kesehatan semua masyarakat meningkat, sehingga mereka lebih mandiri,
dan mampu menjaga lingkungan sekitar mereka dari semua vector penyebab
penyakit. Tidak seperti dahulu bahwa pelayanan kesehatan lebih diarahkan pada
pengobatan atau bersifat reaktif.
2.6.3 Strategi
1.
Pembangunan nasional berwawasan
kesehatan.
2.
Profesionalisme. Ada beberapa
persyaratan seseorang dapat dikatakan professional yaitu merupakan tenaga
kesehatn dengan pendidikan minimal D3, memiliki kelompok atau rumpun organisasi
yang jelas, dan melakukan pelayanan kesehatan tanpa pandang bulu.
3.
Jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat. Hal ini berhubungan dengan pembiayaan kesehatan.
4.
Desentralisasi merupakan permasalahan
kesehatan yang ditangani secara otonom. Dalam beberapa hal desentralisasi
memiliki kelebihan dibanding Dekonsentrasi, yakni daerah dapat lebih mengetahui
pelayanan kesehatan apa yang cocok diberikan pada daerahnya sehingga menghemat
biaya kesehatan dan juga mengefisiensikan pelayana kesehatan pada
masalah-masalah kesehatan yang dibutuhkan masyarakat daerahnya. Namun,
kelemahan desentralisasi adalah masalah kesehatan lintas sector maupun lintas
daerah sulit diberantas.
2.6.4 Program Kesehatan
Pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat
adalah dengan memberikan pelayanan kesehatn yang merata, dan bisa dijangkau
dengan mudah oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh puskesmas
yang memiliki usaha-usaha kesehatan pokok yaitu:
1. Pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular,
2. Kesehatan ibu dan anak,
3. Hygiene sanitasi lingkungan,
4. Usaha kesehatan sekolah,
5. Usaha kesehatan gigi,
6. Usaha kesehatan mata,
7. Usaha kesehatan jiwa ,
8. Pendidikan kesehatan
masyarakat,
9. Usaha kesehatan gizi,
10. Pemeriksaan, pengobatan dan
perawatan,
11. Perawatan kesehatan masyarakat,
12. Keluarga berencana,
13. Rehabilitasi,
14. Usaha-usaha farmasi,
15. Laboratorium,
16. Statistik kesehatan,
17. Administrasi usaha kesehatan
masyarakat.
Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut,
terdaapat indikator yang digunakan untuk menentukan apakah kebijakan yang telah
dijalankan berhasil atau tidak. Berikut ini adalah indikator suatu ciri
masyarakat sehat yang berhubungan dengan status kesehatan masyarakat :
• Indikator
komprehensif :
1.
Angka kematian kasar menurun,
2.
Rasio angka mortalitas proposional
rendah,
3.
Umur harapan hidup meningkat
• Indikator spesifik :
1.
Angka kematian ibu dan anak menurun,
2.
Angka kematian karena penyakit menular
menurun,
3.
Angka kelahiran menurun,
4.
Indikator pelayanan kesehatan :
a.
Rasio antara tenaga kesehatan dan jumlah
penduduk seimbang,
b.
Distribusi tenaga kesehatan merata,
c.
Informasi lengkap tentang jumlah tempat
tidur di rumah sakit, fasilitas kesehatan lain dan sebagainya,
d.
Informasi tentang jumlah sarana
pelayanan kesehatan doantaranya rumah sakit, puskesmas, rumas bersalin dan
sebagainya.
• Indikator lingkungan fisik :
1.
Presentase penduduk yang menggunakan air
bersih meningkat,
2.
Presentase penduduk yang menggunakan WC
meningkat
2.7
Dasar-dasar
Kebijakan Kesehatan
Amandemen UUD 1945 dan TAP No. VII / MPR / 2001
merupakan visi Indonesia untuk bertanggung jawab dalam hal kesehatan warga
negaranya, menjaga hak asasi manusia dalam kesehatan, dan menjadikannya sebagai
jaminan sosial. Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan karena tidak
ada kegiatan yang dapat dilaksanakan secara maksimal yang dapat dilakukan oleh
orang sakit. Oleh karena itu cerminan negara sejahtera diukur dalam bentuk HDI
(Human Development Indeks) atau pembanguna manusia yang mencakup kesehatan,
pendidikan, ekonomi. Jika HDI tinggi maka ketiga cakupan tadi akan berada pada
tingkat yang tinggi pula.
Yang diukur dalam kesehatan salah satunya adalah usia
harapan hidup. Usia harapan hidup berbanding lurus dengan pendidikan dan
ekonomi. Maksudnya adalah jika ekonomi dan pendididkan seseorang tinggi maka
harapan hidupnya pun akan tinggi pula. Seperti yang terjadi di Kalimantan
Selatan sendiri harapan hidup warganya masih kalah dengan provinsi tetangganya
yakni Kalimantan Tengah. Menurut perkiraan angka harapan hidup yang rendah ini
disebabkan karena masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
Menurut HR. Blum derajat kesehatan seseorang
dipengaruhi oleh empat faktor dari yang paling dominant :
1. Perilaku
2. Lingkungan
3. Pelayanan kesehatan
4. Genetic
Perilaku menjadi faktor yang paling mendasar sebab perilaku melekat pada
individu dan memiliki kemungkinan untuk menyebarkannya atau ditiru oleh orang
lain. Misalnya orang tua yang memiliki perilaku hidup yang tidak sehat akan
ditiru oleh anak-anaknya. Meskipun pelayanan yang diberikan pemerintah telah
bagus tetapi jika perilaku masyarakat tidak berubah maka derajat kesehatan
tetap tidak akan meningkat karena tidak ada kemandirian dari individu atau
masyarkat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya sendiri.
2.8
Dasar
Pembangunan Kesehatan
Ada empat dasar pemikiran untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan :
ü
Dasar 1 yakni Kemanusiaan :
Merupakan pundamen moral perikemanusiaan yang berdasarkan kepada Ketuhanan
yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam pembangunan kesehatan kita mampu
mementingkan kepentingan nasional dan rakyat banyak. Selain itu bagaimana kita
sebagai pemberi layanan kesehatan mampu memanusiakan masyarakat yang kita
berikan pelayanan.
ü
Dasar 2 yakni Pemberdayaan dan Kemandirian
:
Dalam prakteknya sebagai pelayan kesehatan kita mampu meningkatkan
kesadaran individu dan masyarakat agar mau dan mampu melakukan pencegahan
kesakitan dan mampu meningkatkan kesehatannya sendiri maupun masyarakatnya.
Sehingga mereka secara mandiri mampu menjadi kader kesehatan bagi diri sendiri,
keluarga, kelompok, dan masyarakatnya.
ü
Dasar 3 yakni Memberikan Pelayanan Kesehatan
secara adil dan merata :
Merupakan tanggung jawab negara untuk memelihara kesehatan warga negaranya
dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil dan merata. Perluasan layanan
kesehatan teramasuk dalam program ini selain pengobatan gratis di setiap
puskesmas di Indonesia. Hanya saja apakah pengobatan gratis untuk segenap warga
negara ini dapat dikatakan adil? Tidak. Sebab masyarakat yang mampu pun turut
menikmatinya sehingga masyarakat yang benar-benar miskin yang seharusnya
mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih akan berbagi biaya kesehatan dari
pemerintah dengan warga yang mampu ekonominya.
ü
Dasar 4 yakni Pengutamaan dan Manfaat :
Merupakan pelayanan kesehatan bermutu dengan mengutamakan pendekatan
pemeliharaan, peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit dengan berdaya
guna dan berhasil guna.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kebijakan
kesehatan dapat meliputi kebijakan publik dan swasta tentang kesehatan. Tetapi
karena kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor penentu diluar system
kesehatan, para pengkaji kebijakan kesehatan juga menaruh perhatian pada segala
tindakan dan rencana tindakan dari organisasi diluar system kesehatan yang
memiliki dampak pada kesehatan (missalnya : pangan, tembakau atau industri
obat).
Untuk
mendapatkan hasil kesehatan yang diinginkan, pemerintah melakukan suatu
kebijakan kesehatan. Secara keseluruhan sistem perawatan kesehatan, termasuk
sektor publik dan swasta, dan kekuatan politik yang mempengaruhi bahwa sistem
yang dibentuk oleh perawatan kesehatan, sangat mempengaruhi proses
pembuatan kebijakan.
Ada banyak
gagasan mengenai pengkajian kebijakan kesehatan beserta penekanannya: seorang
ahli ekonomi mungkin berpendapat bahwa kebijakan kesehatan adalah segala
sesuatu tentang pengalokasian sumber daya yang langka bagi kesehatan, sedangkan
bagi seorang dokter, kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
layanan kesehatan (Walt 1994). Menurut Walt, kebijakan kesehatan serupa dengan
politik dan segala penawaran terbuka kepada orang yang berpengaruh pada
penyusunan kebijakan, bagaimana mereka mengolah pengaruh tersebut, dan dengan
persyaratan apa.
Analisis
kebijakan kesehatan adalah pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen
untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan
sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah
kebijakan kesehatan.
Sebagai suatu
bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan memiliki peran dan
fungsi dalam pelaksanaannya. Selain memiliki peran dan fungsinya, menurut Dunn
(1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah
Interdepensi (saling tergantung), Subjektif, Artifisial, Dinamis dan Tidak
terduga. Dan upaya untuk menghasilk informasi dan argumen, analis kebijakan
dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif,
dan Normatif (Dunn, 1988).
Kebijakan
Kesehatan di Indonesia dalam hal mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat,
pemerintah memiliki susunan tersendiri untuk mencapai tujuan tersebut yang terdiri
atas visi, misi, strategi dan program kesehatan. Masing-masing memiliki peran
untuk mewujudkan Indonesia yang sehat.
Dalam pelaksanaan
kebijakan-kebijakan, terdaapat indikator yang digunakan untuk menentukan apakah
kebijakan yang telah dijalankan berhasil atau tidak, diantaranya : Indikator
komprehensif, Indikator spesifik, Indikator lingkungan fisik.
Dasar-dasar
Kebijakan Kesehatan dalam mencapai pembangunan kesehatan meliputi empat dasar
pemikiran untuk mencapainya, yaitu : Dasar 1 yakni Kemanusiaan, dasar 2 yakni Pemberdayaan
dan Kemandirian, dasar 3 yakni Memberikan Pelayanan Kesehatan secara adil dan
merata, dasar 4 yakni Pengutamaan dan Manfaat.
3.2 Saran
1. Seharusnya
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional didukung oleh kerjasama
dengan semangat kemitraan antar semua pelaku pembangunan, baik pemerintah
secara lintas sektor, pemerintah pusat dan daerah, badan legislatif dan
yudikatif, serta masyarakat, termasuk swasta. Dengan demikian, penyelenggaraan
pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.
2. Dalam
menanggulangi permasalahan sistem kesehatan nasional, pemerintah hendaknya
berusaha meningkatkan berbagai program kesehatan yang telah dicanangkan dengan
melihat kekurangan yang ada sebelumnya.
Lampiran
:
·
Sumber
:
AnneAhira.com.
KonsepdanImplementasiAnalisisKebijakanKesehatan (online)
http://www.AnneAhira.com/artikel/analisis-kebijakan-kesehatan.html.Rabu, 19September 2012pkl 18.52
Surya
Utama. Dasar-DasarAnalisisKebijakanKesehatan (online) http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3765/1/fkm-surya4.pdf.Kamis, 20September 2012pkl 15.31
Juanita.
Kesehatandan Pembangunan Nasional (online)
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3737/1/fkm-juanita2.pdf Kamis, 20September 2012pkl 18.59
http://madel-blogkesmasy.blogspot.com/2009/07/dasar-dasar-administrasi-kebijakan.html (online) diakses pada Kamis, 20 September 2012 pkl
19.15
·
Daftar Pustaka :
Siagian SP. 1985. Analisis
Serta Perumusan Kebijaksanaan Dan Strategi Organisasi. Jakarta : PT. Gunung
Agung
Departemen Kesehatan RI. 2009.
Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta : Departemen Kesehatan RI
Dunn WN. 1988. Analisa
Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta : PT. Hanindita
Effendy, Nasrul.
1998. Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat edisi 2. Jakarta:EGC.
